Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyetujui izin rapat dan kegiatan pemerintah di hotel, namun dengan catatan. Dia menekankan pentingnya standar biaya dan petunjuk teknis dalam penggunaan hotel dan restoran untuk keperluan rapat pemerintah.
Rifqi menilai aturan itu krusial demi menjaga efisiensi anggaran dan harus diterapkan di seluruh level pemerintahan, baik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor,” kata Rifqi dikutip dari Antara , Rabu (11/6/2025).
